Definisi Khilafah

Khilafah atau Imamah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin diseluruh dunia. Khilafah menerapkan syariat islam di wilayahnya dan menyebarkan islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.  Khilafah adalah sebuah nama negara sekaligus nama sistem pemerintahan. Sistem khilafah berbeda dengan seluruh sistem buatan manusia seperti teokrasi, kerajaan, demokrasi, republik, dll.
Khilafah memiliki beberapa sinonim, diantaranya: imamah, daulah islam dan darul islam. Imamah berarti kepemimpinan, daulah islam berarti negara islam (islamic state), dan darul islam berarti daerah islam. Ketiga kata tersebut pada hakikatnya memiliki makna yang sama, namun untuk menghilangkan perbedaan maksud maka kita sebut saja khilafah. Sebab imamah juga digunakan oleh agama syiah imamiyyah yang menganggap bahwa imam mereka ma’sum atau suci, daulah islam juga kadang digunakan untuk negara regional (tidak seperti khilafah yang merupakan negara internasional), dan darul islam yang sering digunakan untuk menyebut negri-negri kaum muslimin yang sekarang padahal didalamnya tidak diterapkan syariat islam kaffah.
Khalifah adalah kepala negara khilafah. Pengangkatannya dengan metode baiat, meskipun boleh saja didahului oleh pemilihan dan musyawarah, namun yang menjadikan khalifah itu sah atau tidak adalah dia dibaiat atau tidak. Khalifah memiliki beberapa sinonim, diantaranya: Imam, Amirul Mukminin, Ulil Amri, dan Sultan. Khalifah bertanggungjawab penuh atas pengurusan urusan umat (baik muslim maupun ahlu dzimmah yaitu kafir yang tunduk dibawah naungan negara islam) dengan syariat islam. Khalifah berhak mengadobsi salah satu ijtihad dalam sebuah persoalan jika terjadi perbedaan dalam menerapkan syariat islam.

Khilafah, wajibkah?

Umat islam wajib hidup dalam naungan khilafah islam. Sepanjang sejarah, umat islam tidak pernah hidup tanpa khilafah kecuali paska diruntuhkannya khilafah islamiyyah utsmaniyyah tahun 1924. Khilafah bahkan merupakan mahkotanya kewajiban, sebab banyak kewajiban yang tidak bisa terlaksana sempurna kecuali dengan khilafah. Diantaranya hukum hudud (hukum pidana islam), jizyah (pajak untuk ahlu dzimmah), penarikan zakat, jihad offensif (jihad untuk membuka penghalang dakwah dan memperluas wilayah khilafah), dan persatuan umat islam. Tanpa khilafah tidak ada perlindungan darah, harta, dan kehormatan kaum muslimin, hal ini terbukti dengan banyaknya pembunuhan atas umat islam sejak runtuhnya khilafah seperti pembantaian di Palestina, Bosnia, Afghanistan, Irak, Rohingya, Xinjiang, Poso, Somalia, Mali, Kashmir, Pakistan, Suriah, dan sebagainya.
Allah SWT berfirman:
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ
“Putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (QS. al-Maidah: 48)
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ
“Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” (QS. al-Maidah: 49)
Memutuskan perkara berdasarkan hukum Allah jelas merupakan kewajiban yang menjadi konsekuensi dari syahadat. Ayat diatas melarang kaum muslimin membuat aturan-aturan yang dibuat tidak berlandaskan syara’ atau menyelisihi syara’. Misalnya dalam pencurian, membuat aturan bahwa ”barangsiapa yang mencuri maka akan dipenjara” ini sangat bertentangan dengan syara’, sebab Allah telah memutuskan untuk melakukan hukum potong tangan bagi pencuri (lihat QS. Alma’idah: 38).
Rasulullah SAW bersabda: “Jika dibaiat dua orang khalifah maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.”(HR Muslim)
Hadits diatas menunjukkan betapa pentingnya kewajiban menegakkan khilafah, bahkan perkara ini disebut sebagai perkara hidup atau mati. Matinya seorang muslim adalah suatu perkara yang amat besar dihadapan Allah, namun lebih besar lagi jika sampai umat islam hidup dengan dua kepala negara.
Mengomentari hadits diatas, Ibn Hazm rahimahullah menuturkan, “kaum Muslim di seluruh dunia tidak boleh memiliki dua orang imam/khalifah, baik keduanya saling sepakat ataupun berselisih, di dua tempat berbeda atau di tempat yang sama” (Ibn Hazm, al-Muhalla, IX/360, Idârah at-Thabâ’ah al-Munîriyyah, Kairo. 1938 M).
Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, “Para ulama telah bersepakat bahwa tidak boleh diakadkan baiat kepada dua orang khalifah pada satu masa, baik wilayah Negara Islam itu luas ataupun tidak” (Imam an-Nawawi, Syarh an-Nawâwî ‘alâ Shahîh Muslim, XII/232).
Kewajiban mengangkat satu orang khalifah untuk seluruh kaum muslimin juga ditunjukkan oleh perbuatan sahabat Nabi yang merupakan ijma’ sahabat ketika Nabi Muhammad SAW wafat, maka sahabat bersegera mungkin mengangkat pemimpin penggantinya (khalifaturrasul), bahkan sampai para sahabat tidak mengurusi jasad Rasulullah SAW sebelum terangkat khalifah.
Padahal mengurus jenazah adalah fardlu kifayah yang sangat diperintahkan untuk disegerakan pelaksanaannya, dan dalam hal ini bukan jasad sembarangan orang, namun jasad Rasulullah SAW, namun ternyata mengangkat khalifah lebih penting dan lebih disegerakan. Ini menunjukkan bahwa mengangkat satu khalifah untuk seluruh umat islam adalah kewajiban yang sangat mendesak.
Kewajiban mengangkat satu khalifah untuk seluruh kaum muslimin (khilafah) adalah kewajiban yang tidak ada perselisihan tentangnya oleh para Ulama salafus shalih. Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Ahkam Assulthaniyyah berkata, “Imamah diletakkan (diposisikan) untuk mengganti nabi dalam menjaga agama dan mengurus dunia, dan mengangkat orang yang melakukannya (menjaga agama dan mengurus dunia) ditengah-tengah umat merupakan kewajiban berdasarkan ijma’”

Syarat sah khilafah

Sebagaimana ibadah ataupun muamalah lainnya, penegakan khilafah juga memiliki syarat. Meskipun hal ini dalam tataran bernegara tetap saja hal ini tidak bisa lepas dari islam. Sebagian kaum muslimin hari ini berpandangan bahwa jika dalam hal ibadah maka dia memakai islam, namun dalam hal bernegara maka dia memakai hukum positif hasil buatan manusia. Inilah yang dinamakan sekulerisme atau pemisahan agama dengan kehidupan yang terwujud dalam pemisahan agama dan negara.
Paham ini sangat berbahaya, karena telah menghilangkan sebagian ajaran islam. Ketika islam dihilangkan dalam bernegara, berarti telah hilang hukum hudud seperti potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina, cambuk pada peminum minuman keras, hukuman mati bagi pembunuh dan orang murtad, dan masih banyak lagi. Kewajiban penarikan zakat akan berubah menjadi kewajiban penarikan pajak, wanita akan bebas keluar rumah tanpa menjaga kehormatan dengan mengumbar aurat, dan kriminalitas pasti terus merajalela dan akhlak atau moralitas umat akan semakin hancur. Hal ini telah terbukti baik di negri kita sendiri (indonesia), maupun di negri-negri muslim lainnya.
Sebagian orang yang mengetahui kewajiban pengangkatan khalifah tapi tidak memahami syarat-syaratnya, menyebebakan pengangkatan khalifah tidak sah secara syar’i. Ketika muncul khalifah yang tidak syar’i maka mendorong kelompok lainnya mengangkat khalifah yang tidak syar’i pula, sehingga seakan khalifah sudah ada namun tidak ada nilainya dihadapan syar’i. Sah atau tidaknya khilafah sebenarnya sangat mudah dikenali, yaitu: adanya wilayah, adanya pemimpin yang sah dan dibaiat, hukum menggunakan syariat islam totalitas, dan tidak dibawah aliansi lain (seperti PBB, Liga Arab, dll) alias harus independen. Jika memenuhi syarat tersebut maka khilafah telah sah berdiri.
Al-’Allamah Syaikh ‘Abd al-Qadim Zallum dalam Kitab Nizham Hukmi fil Islam menyatakan tentang wilayah yang berhasil menegakkan Khilafah harus memenuhi 4 syarat:
Pertama, kekuasaan wilayah tersebut bersifat independen, hanya bersandar kepada kaum Muslim, bukan kepada negara Kafir, atau di bawah cengkraman kaum Kafir.
Kedua, keamanan kaum Muslim di wilayah itu di tangan Islam, bukan keamanan Kufur, dimana perlindungan terhadap ancaman dari dalam maupun luar, merupakan perlindungan Islam bersumber dari kekuatan kaum Muslim sebagai kekuatan Islam murni.
Ketiga, memulai seketika dengan menerapkan Islam secara total, revolusioner dan menyeluruh, serta siap mengemban dakwah Islam.
Keempat, Khalifah yang dibai’at harus memenuhi syarat pengangkatan Khilafah (Muslim, laki-laki, baligh, berakal, merdeka, adil dan mampu), sekalipun belum memenuhi syarat keutamaan. Sebab, yang menjadi patokan adalah syarat in’iqad (pengangkatan).
Syarat pertama menjelaskan tentang wilayah yang harus bersifat independen yaitu harus ditangan kaum muslimin. Di wilayah yang hendak didirikan daulah islam atau khilafah tersebut meski ada beberapa pihak yang tidak setuju, tapi mereka tidaklah punya kuasa untuk menolak kekuasaan islam.
Sebagaimana di Madinah ketika Nabi SAW menegakkan daulah islam, maka disana islam berkuasa, meskipun ada orang-orang munafik dan Yahudi yang menyimpan kebencian dihati mereka dan sewaktu-waktu bisa melakukan makar, namun mereka bungkam karena islam telah berkuasa penuh. Seberapa luas wilayah tersebut, tidaklah pernah syara’ menyebutkannya, baik kecil maupun luas, selama islam mendominasi disitu maka bisa menjadi daulah islam. Wilayah khilafah tidak seperti wilayah negara pada umumnya zaman ini yang statis. Wilayah khilafah sangat dinamis, Khilafah wajib terus memperluas wilayahnya dengan dakwah dan jihad ke seluruh dunia dan bisa saja wilayahnya berkurang jika kalah dalam pertempuran.
Syarat kedua menjelaskan tentang keamanan di wilayah tersebut. Keamanan yang dimaksud bukanlah wilayah tersebut harus aman 100%, karena hal itu mustahil. Namun yang dimaksud adalah penjagaan diwilayah tersebut haruslah ditangan umat islam. Misalnya polisi dan militer di wilayah itu (wilayah khilafah) adalah polisi/militer islam bukan polisi/militer negara lain atau gabungan dari negara lain (misal PBB). Daulah islam atau khilafah juga tidak boleh tunduk dibawah negara atau persyerikatan lainnya, khilafah harus independen  dalam memutuskan keputusan-keputusannya tanpa dipengaruhi/ditekan pihak diluar wilayahnya. Hal ini penting karena tanpa hal ini penerapan syariah kaffah tidak akan bisa terwujud disebabkan pemerintahan islam tidak punya kuasa melakukan pengurusan urusan umat.
Syarat ketiga menjelaskan bahwa negara khilafah harus menerapkan syariat islam saja tanpa mencampur dengan hukum-hukum buatan manusia yang menyelisihinya, semisal demokrasi, kapitalisme dan komunisme. Pemberlakukan syariat ini bisa dilihat dari mahkamah-mahkamah yang memutuskan perkara di pengadilan menggunakan fiqh islam.
Tidak perlu khilafah langsung menerbitkan undang-undang tertulis, karena menerbitkan undang-undang tertulis adalah pilihan bagi khalifah, sedangkan yang wajib adalah penerapan syariat islam secara kaffah. Khalifah wajib menunjuk orang-orang yang faqqih (paham hukum islam) untuk menjadi Qadhi (di Indonesia dikenal dengan hakim) dan menunjuk polisi hisbah (polisi yang ditugaskan terjun langsung ke masyarakat dan menindak jika terjadi pelanggaran) untuk menjamin penerapan syariat di lapangan.
Penerapan syariat islam wajib menyeluruh, dan tidak bertahap. Hal ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa ketika wahyu turun maka langsung diterapkan tanpa menunda-nunda lagi. Meskipun Nabi Muhammad SAW tidak menulis undang-undang secara tertulis, namun beliau mengangkat para Qadhi untuk memutuskan perkara. Sebab hakikatnya hukum Allah sudah tertulis semua di dalam Al-Qur’an dan Assunnah, para Qadhi tinggal berijtihad dengannya.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengutus Mu’adz ke Yaman sebagai Qadhi, lalu beliau bertanya: “Bagaimana engkau memutuskan hukum?” ia menjawab “Aku memutuskan hukum dari apa yang terdapat di dalam kitabullah”. Beliau bertanya lagi: “Jika tidak ada di dalam kitabullah?” ia menjawab “Dengan sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam”. Beliau bertanya: “Jika tidak terdapat di dalam sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam?” Ia menjawab “Aku akan berijtihad dengan pendapatku”. Beliau mengatakan: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.” (HR. Tirmidzi 1249)
Syarat keempat menjelaskan bahwa khalifah yang ditunjuk haruslah memenuhi syarat sebagai khalifah. Syarat khalifah yaitu: Muslim, laki-laki, baligh, berakal, merdeka, adil dan mampu. Muslim artinya haram menjadi khalifah orang kafir atau musyrik, dia haruslah seorang muslim yang bersih dari beribadah kepada selain Allah, tidak mungkin mengangkat untuk memimpin kaum muslimin sementara pemimpin itu kafir atau musyrik.
Laki-laki artinya haram menjadi khalifah seorang perempuan, hal ini karena Rasulullah SAW melarang umat islam dipimpin oleh perempuan dalam hal politik/kekuasaan.  Rasulullah SAW bersabda:
“Tidak akan beruntung suatu kaum manakala menyerahkan urusan (kepemimpinan) nya kepada seorang wanita.” (HR. Bukhari, Kitabul Maghazi bab Kitabi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam ila Kisra wa Qaishar no. 4425)
Baligh artinya dia haruslah seorang yang sudah mempertanggungjawabkan dirinya sendiri dihadapan syariat islam, tidak mungkin seorang anak kecil yang tidak bisa mempertanggungjawabkan dirinya dihadapan Allah memegang tanggungjawab sebagai khalifah. Berakal artinya bisa menelaah fakta dengan baik, karena seorang khalifah harus bisa memutuskan perkara-perkara dalam keadaan apapun. Khalifah juga dituntut untuk memiliki strategi dalam menjalankan pemerintahannya serta dakwahnya didalam dan diluar negri, mustahil tanggungjawab seperti ini dipegang oleh orang yang tidak berakal atau kurang berakal.
Merdeka adalah lawan dari budak atau hamba sahaya. Merdeka artinya seorang khalifah tidak boleh memiliki atasan. Khalifah adalah pemimpin dan bukan orang yang dipimpin. Khalifah tidak boleh seperti presiden-presiden saat ini yang tunduk dibawah negara kafir penjajah seperti Amerika serikat, Inggris, Prancis, dan negara lainnya. Khalifah tidak boleh tunduk kepada hukum internasional atau perserikatan seperti PBB, Liga Arab, ASEAN, dan perserikatan lainnya yang menjadi alat negara kafir penjajah untuk mempertahankan eksistensinya. Bahkan khalifah haram tunduk terhadap pemimpin kelompoknya walaupun dulunya ia berasal dari kelompok itu. Khalifah bukanlah seperti presiden dalam demokrasi yang tetap terikat dengan partainya saat sudah berkuasa alias masih menjadi petugas partai. Meski khalifah berhak bermusyawarah dalam mengambil keputusan, namun tetaplah keputusan khalifah yang dilaksanakan.
Adil artinya meletakkan urusan pada tempatnya. Adil adalah lawan dari zalim. Sementara syara’ mendefinisikan adil adalah menjalankan sesuatu sesuai dengan hukum syara’. Adil bukanlah sama rata dan sama rasa, seperti dugaan sebagian orang. Seorang disebut adil jika melaksanakan hukum syara’, namun seorang tidak dianggap adil jika tidak melakukan sesuatu sesuai hukum syara’, dan dia disebut zalim. Misalnya seorang yang membagi warisan antara laki-laki dan perempuan, laki-laki menurut syara’ mendapatkan jumlah dua kali lipat dari warisan terhadap perempuan. Maka pembagian sesuai hukum syara’ ini adalah adil, dan jika ada yang membagi warisan laki-laki dan perempuan sama ukurannya maka dia telah berbuat zalim. Maka seorang khalifah wajib mengatur urusan rakyat dengan hukum syara’, khalifah akan dikatakan adil jika melaksanakan hukum syara’ dan dikatakan zalim jika mengatur urusan rakyat tidak dengan hukum syara’.
Mampu artinya seorang khalifah harus sanggup mengemban tugas dan tanggungjawab sebagai seorang khalifah. Mampu juga menjadi batasan jabatan seorang khalifah, jika telah dibaiat seorang khalifah maka khalifah itu tetaplah khalifah sampai kapan pun, selama khalifah tersebut masih mampu memimpin negara khilafah. Hal ini karena akad pengangkatan khalifah adalah akad mutlak untuk mendengar dan taat, dan tidak pernah dibatasi sampai kapan jabatan tersebut. Khalifah wajib mengundurkan diri jika dirasa dirinya telah kehilangan kemampuan memimpin, misalnya karena faktor usia dan kesehatan.
Muslim, laki-laki, baligh, berakal, merdeka, adil dan mampu adalah syarat in’iqad atau syarat keabsahan bagi seorang khalifah yang diakui oleh seluruh madzhab islam. Selain syarat wajib, seorang khalifah juga dianjurkan memiliki syarat afdhaliyyat atau syarat keutamaan. Syarat keutamaan diantaranya adalah mujtahid dan Quraisy.

Quraisy, Syarat Afdhaliyat (keutamaan) atau syarat In’iqad (keabsahan)?

Mengenai syarat Quraisy, memang terjadi perbedaan pendapat apakah dia termasuk syarat keabsahan atau hanya syarat keutamaan. Jumhur ulama berpendapat bahwa Quraisy adalah syarat keabsahan, dikarenakan banyaknya hadits yang memerintahkan umat islam agar mengangkat pemimpin dari suku Quraisy. Rasulullah SAW bersabda:
“Sesungguhnya urusan (khilafah) ini ada di tangan Quraisy. Tidak seorang pun yang memusuhi mereka melainkan Allah akan membuatnya terjungkal/tersungkur ke tanah, selama mereka menegakkan agama (Islam).” (HR. Bukhari, juz 6, hal. 389)
“Urusan (khilafah) ini senantiasa berada di tangan Quraisy selama masih tersisa dari mereka dua orang.” (HR. Bukhari, juz 6, hal. 389).
“Urusan (khilafah) ini senantiasa berada di tangan Quraisy selama masih tersisa dua orang di antara manusia.” (HR. Muslim, juz 12, hal. 201)
Imam Al-Mawardhi, seorang Ulama yang telah menulis kitab Ahkam Assulthaniyyah juga mengungkapkan bahwa Syarat seorang diangkat sebagai khalifah adalah berasal dari suku Quraisy. “Tidak ada khalifah dari selain Quraisy.” (Al-Farrâ’, Al-Ahkam As-Sulthâniyah, hlm. 20)
Namun golongan yang menganggap bahwa Quraisy adalah syarat afdhaliyyat beralasan:
Pertama: Memang ada sejumlah hadis yang diriwayatkan dan sanadnya sahih dari Rasulullah saw., seperti hadis Anas, “Para imam adalah dari Quraisy.” (HR Ahmad); hadis Muawiyah, “Sesungguhnya urusan (Khilafah) ini ada di tangan orang Quraisy. Tidak seorang pun yang memusuhi mereka melainkan Allah akan membuatnya terjungkal ke tanah selama mereka menegakkan agama (Islam).” (HR al-Bukhari); dan hadis-hadis lain yang serupa dengannya. Namun, hadis-hadis itu tidak menunjukkan bahwa selain orang Quraisy tidak boleh menduduki jabatan Khilafah. Hadis itu hanya menunjukkan bahwa orang Quraisy punya hak dalam hal itu, dari sisi bahwa orang Quraisy diprioritaskan karena keutamaannya.
Apalagi hadis-hadis itu datang dalam bentuk berita (khabar), dan tidak satu pun yang datang dalam bentuk perintah (amar). Bentuk berita, sekalipun memberi pengertian tuntutan (thalab), tidak dianggap sebagai tuntutan yang harus (thalab[an] jâzim[an]) selama tidak ada indikasi (qarînah) yang menunjukkan sebagai penguat (ta’kîd). Di sini jelas tidak ada yang menunjukkan atas hal itu sehingga ini menunjukkan sunnah saja, bukan wajib. Dengan demikian, syarat nasab Quraisy adalah syarat afdhaliyyah, bukan syarat in’iqâd (Al-Khalidi, Qawâ’id Nizhâm al-Hukm fi al-Islâm, hlm. 304).
Kedua: sesungguhnya kata Quraisy adalah isim (kata benda), bukan sifat, yang dalam istilah ilmu ushûl disebut dengan laqab (panggilan). Mafhûm isim atau mafhûm laqab tidak diamalkan (dipakai) secara mutlak. Sebab, isim atau laqab tidak mempunyai mafhûm (konotasi). Oleh karena itu, ketentuan (nash) Quraisy bukan berarti tidak boleh bagi selain Quraisy. Tidak berarti bahwa urusan ini, yakni pemerintahan dan Khilafah, tidak dibenarkan berada di tangan orang selain Quraisy. Frasa selalu di tangan mereka tidak berarti bahwa tidak boleh berada di tangan selain mereka. Akan tetapi, itu boleh bagi mereka dan juga selain mereka. Karena itu, ketentuan (nash) bagi mereka itu tidak menghalangi selain mereka menduduki jabatan Khilafah. Dengan demikian, syarat nasab Quraisy adalah syarat afdhaliyyah, bukan syarat in’iqâd (An-Nabhani, Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah, II/34).
Ketiga: kalau syarat nasab (keturunan) Quraisy menjadi syarat in’iqâd, mengapa Rasulullah saw. bersabda: “…selama mereka menegakkan agama (Islam).” Sebab, mafhûm mukhâlafah dari hadis Muawiyah “…selama mereka menegakkan agama (Islam)” berarti bahwa jika mereka tidak menegakkan agama (Islam), maka urusan (pemerintahan) tersebut keluar dari mereka. Lalu apabila urusan pemerintahan lepas dari tangan mereka, bolehkah kaum Muslim hidup tanpa Imam yang menyebabkan terbengkalainya hukum dan terhentinya jihad?
Padahal hukum syariah telah menetapkan bahwa mengangkat imam (khalifah) itu wajib bagi kaum Muslim. Kaum Muslim juga wajib memecat penguasa jika ia menampakkan kekufuran yang nyata, baik penguasa itu seorang Quraiys atau bukan. Karena itu tidak terbayangkan dari hadis ini dan hadis lainnya, selain bahwa syarat nasab Quraisy hanyalah syarat afdhaliyah, dan sama sekali bukan syarat in’iqâd (Al-Khalidi, Qawâ’id Nizhâm al-Hukm fi al-Islâm, hlm. 306).
Keempat: Imam Ahmad mengeluarkan hadis dari Umar bin al-Khaththab ra. dengan sanad rijal-nya tsiqah (terpercaya) bahwa ia berkata, “Jika telah sampai ajalku dan Abu Ubadah masih hidup, maka aku akan menyerahkan Kekhilafahan kepada dirinya.”
Dalam hadits itu Umar ra. juga berkata, “Jika telah sampai ajalku dan Abu Ubadah telah mati, maka aku akan memberikan Kekhilafahan kepada Mu’adz bin Jabal.”
Padahal, Muadz bin Jabal tidak bernasab Quraisy. Umar bin al-Khaththab ra. mengucapkan hal itu dengan dihadiri oleh para Sahabat. Namun, tidak ada satu riwawat pun yang menyebutkan bahwa mereka berbeda pendapat dengan Umar tentang pendapatnya itu, dengan ber-hujjah mengenai kewajiban Khilafah di tangan Quraisy. Oleh karena apa yang dipahami oleh Umar itu tidak ditentang oleh seorang pun dari para Sahabat, hal itu menunjukkan bahwa syarat nasab Quraisy bukanlah syarat in’iqâd (Al-Khalidi, Qawâ’id Nizhâm al-Hukm fi al-Islâm, hlm. 306).
Perbedaan pendapat mengenai hal ini adalah dalam ranah cabang (furu’iyyah), namun mereka semua sepakat bahwa mengangkat satu khalifah bagi seluruh umat islam adalah wajib. Kedua pendapat tersebut adalah pendapat yang islami. Namun yang jelas Quraisy lebih diutamakan dalam memimpin umat islam dibanding dengan suku lainnya.
Iklan